Tarif Pajak Hiburan 2024 Naik, Apa Perbedaan dengan Tarif Sebelumnya?

Industri hiburan di Indonesia belakangan ini ramai menjadi perbincangan dengan adanya pengumuman kenaikan tarif pajak hiburan yang cukup signifikan untuk tahun 2024, mencapai 40% hingga 75%. Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait dasar hukum, jenis hiburan yang terdampak, dan langkah strategis untuk mengatasi perubahan kebijakan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dalam artikel ini.

Pengertian Pajak Hiburan

Langkah pertama untuk memahami perubahan kebijakan ini adalah dengan memahami pengertian dari pajak hiburan. Kebijakan ini tentunya tidak muncul tanpa adanya landasan yang mengaturnya. Dalam konteks kenaikan tarif pajak hiburan, kita perlu mencermati beberapa peraturan dan Undang-Undang yang terkait.

Pajak hiburan dikelompokan ke dalam pajak daerah apabila dilihat dari jenis pengelolaannya. Sehingga, dasar hukum yang berlaku mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (UU PDRD). Pajak Hiburan, seperti yang tertuang dalam UU HKPD Pasal 1 ayat 42 termasuk ke dalam PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Secara umum dapat diartikan bahwa pajak hiburan adalah pemungutan pajak atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Lebih lanjut, hiburan yang dimaksudkan tertulis dalam UU HKPD Pasal 1 ayat 49 yaitu jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Objek Pajak Hiburan

Dalam Pasal 55 ayat 1 UU HKPD tahun 2022, jasa kesenian dan hiburan yang dimaksud meliputi:

1. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan;
4. Kontes binaraga;
5. Pameran;
6. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. Permainan ketangkasan;
9. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
12. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

1. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
2. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
3. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Tarif Pajak Hiburan

Tarif yang dikenakan untuk pajak hiburan terbaru sesuai dengan UU HKPD Pasal 58 Ayat 1 dan Ayat 2, yaitu:

(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Perbandingan Tarif Pajak Hiburan terbaru

Untuk melihat perubahan tarif pajak hiburan, berikut ini adalah perbandingannya:

	UU No. 28 Tahun 2009 PDRD		UU No. 1 Tahun 2022 HKPD
Pasal 45 ayat (1)	Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).	Pasal 58 ayat (1)	Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 45 ayat (2)	Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).	Pasal 58 ayat (2)	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
Pasal 45 ayat (3)	Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	Pasal 55 ayat (2)	Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Baca juga: Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Menghemat Pajak secara legal

Kenaikan dan Penurunan Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat terlihat perubahan pada tarif pajak hiburan umum yaitu sebelumnya memiliki batas maksimal tarif pajak sebesar 35%, kini batas maksimal tarif pajaknya turun menjadi 10%. Untuk pajak hiburan khusus, walaupun keduanya memiliki batas maksimal sebesar 75% namun dalam ketentuan sebelumnya tidak memiliki batas minimal. Sehingga, pada aturan tarif sebelumnya bisa saja tarif pajak yang dikenakan sebesar 0%. Namun, kini terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada batas minimal tarif pajaknya menjadi 40%. Sedangkan untuk tarif pajak hiburan kesenian, budaya tradisional dan sejenisnya kini tidak dipungut bayaran.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa penerapan tarif pajak hiburan ini tentu saja berbeda-beda untuk setiap daerah, sesuai dengan ketetapan yang diatur melalui Perda.

Sebagai gambaran, untuk DKI Jakarta, pajak hiburan yang sebelumnya ditetapkan melalui Perda DKI No. 3 Tahun 2015 yaitu Tarif Pajak Untuk Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dan Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Sementara, dalam Perda DKI No. 1 Tahun 2024 terjadi perubahan yaitu Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen). 

Strategi Menghadapi Kenaikan Tarif Pajak Hiburan

Perubahan kebijakan ini menuai respon yang beragam dari para pelaku industri hiburan. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola keuangan bisnis dengan baik dan memiliki perencanaan dalam hal perpajakan. Sehingga, dapat melakukan mitigasi atas perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, perencanaan pajak, serta laporan keuangan yang terperinci, pelaku bisnis hiburan dapat lebih proaktif dalam menghadapi dampak dari kenaikan pajak ini.

Pengelolaan keuangan yang cermat tidak hanya memberikan kejelasan dalam kondisi keuangan bisnis, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan strategis yang tepat demi kelangsungan bisnis. Laporan keuangan yang akurat menjadi landasan untuk menganalisis kinerja keuangan, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, menggunakan jasa profesional seperti Rekkaa dapat membantu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dengan akurat dan perencanaan perpajakan dengan baik. Sehingga para pelaku industri hiburan dapat fokus dalam memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jangan ragu untuk konsultasi lebih lanjut dengan menghubungi Tim kami!

Baca juga: Tarif Efektif PPh 21 2024, Skema Terbaru dan Contoh Perhitungan