Tarif Lengkap dan Cara Hitung PPh Pasal 4 Ayat 2

Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 merupakan bagian dari sistem perpajakan Indonesia yang dirancang untuk memungut pajak dari beberapa jenis penghasilan tertentu dengan cara yang efisien dan sederhana.

Pajak ini dikenakan secara final, yang berarti setelah pajak ini dipotong atau dipungut, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak penghasilan terutang lainnya dari penghasilan yang telah dikenakan PPh Final ini dalam satu tahun pajak yang sama.

Konsep ‘final’ dalam konteks pajak ini mengindikasikan bahwa pengenaan pajak tersebut bersifat definitif dan tidak dapat diubah atau dituntut kembali.

Ini menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak karena mereka tidak perlu khawatir akan adanya kewajiban pajak tambahan yang mungkin timbul di masa depan terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final.

PPh Pasal 4 Ayat 2 biasanya diterapkan pada penghasilan yang sifatnya tidak reguler atau tidak teratur, sehingga sulit untuk diikutsertakan dalam penghitungan pajak penghasilan secara umum.

Dengan demikian, pemerintah menetapkan tarif pajak yang final dan tetap untuk memudahkan proses perpajakan bagi wajib pajak dan juga untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 mencakup berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif final. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai objek pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2:

• Bunga dan Diskonto dari Obligasi
  • Bunga Obligasi, Surat Utang Negara (SUN), atau Obligasi daerah yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
  • Bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri.
  • Diskonto surat perbendaharaan negara yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
  • Diskonto surat perbendaharaan negara yang diterima wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri
  • Bunga Obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
  • Bunga tabungan dan diskonto yang ditempatkan di dalam negeri yang dananya bersumber selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 1 bulan).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 3 bulan).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 6 bulan atau lebih).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 1 bulan).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 3 bulan).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 6 bulan).
  • Bunga Deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor lebih dari 6 bulan).
  • Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang Bank luar negeri di Indonesia.
  • Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
  • Jasa Giro.
  • Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000).
  • Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi (bunga di atas Rp240.000).
• Dividen
  • Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
• Hadiah
  • Hadiah undian
• Jasa Konstruksi
  • Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha kecil).
  • Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha menengah dan besar).
  • Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (tanpa kualifikasi usaha).
  • Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
  • Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.
  • Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
  • Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
• Saham
  • Transaksi penjualan saham di bursa efek (bukan saham pendiri).
  • Transaksi penjualan saham di bursa efek (saham pendiri).
• Tanah, Bangunan, Rumah
  • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari Kepala Daerah, sesuai Undang-Undang mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  • Sewa atas tanah dan/atau bangunan.
  • Wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk real estate).
• Transaksi Derivatif
• UMKM
  • Transaksi dengan wajib pajak yang menggunakan tarif Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Baca juga: 4 Jenis Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak.

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif
Bunga dan Diskonto dari Obligasi	0% – 20%
Dividen	10%
Hadiah	25%
Jasa Konstruksi	1,75% – 6%
Saham	0,1% – 0,5%
Tanah, Bangunan, dan Rumah	0% – 10%
Transaksi Derivatif	2,5%
UMKM	0,5%

Untuk mengetahui detail tarif dari masing-masing objek pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, Anda dapat memanfaatkan kalkulator pajak yang disediakan oleh Rekkaa.

Kalkulator ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam melihat tarif pajak yang berlaku untuk berbagai jenis penghasilan serta melakukan simulasi perhitungan pajak yang cepat dan akurat.

Dengan memasukkan data yang diperlukan seperti jenis transaksi, kategori penghasilan, dan dasar pengenaan pajak, Anda dapat dengan mudah mendapatkan estimasi pajak yang harus dibayarkan. Coba kalkulator PPh Pasal 4 Ayat 2 di Rekkaa untuk informasi lebih lanjut dan mulai simulasi perhitungan pajak Anda.

Baca juga: Tarif Pajak Hiburan 2024 Naik, Apa Perbedaan dengan Tarif Sebelumnya?